Gempa dengan kekuatan besar kembali menggoyang bumi Indonesia. Kali ini lindu mengaduk-aduk sebagian wilayah Sumatera Barat. Korban pun berjatuhan, baik tewas maupun luka-luka.
Seperti biasa, kalau ada bencana alam besar yang mengakibatkan ribuan korban luka, AGD selalu mengirimkan tim relawan ke lokasi bencana. Apalagi sejak setahun belakangan kami memang memiliki Divisi Bencana.
Sayang, sejak bergabung dengan AGD—dulu masih 118—pada akhir 2004 lalu, saya belum sekali pun bertugas sebagai relawan. Ada saja halangan yang menghabat kepergian saya menolong korban bencana alam.
Waktu tsunami menggulung Aceh pada akhir 2004 lalu, dengan alasan masih paramedis pemula, saya tidak terpilih menjadi tim relawan. Sehingga mesti berjaga di seputaran Jakarta.
Kemudian waktu gempa Yogyakarta pada 2006 lalu juga tidak masuk tim relawan, walau ada tawaran. Soalnya, waktu itu saya sedang mengandung anak pertama. Begitu juga dengan gempa Jawa Barat dan Sumatera Barat. Yang ini alasannya sama, saya pas mengandung anak kedua.
Tapi bukan berarti saya berharap akan menjadi bagian tim relawan di kemudian hari. Sebab, itu sama saja saya berharap ada bencana besar lagi terjadi di Indonesia. Ya, mudah-mudahan gempa Sumatera Barat adalah yang terakhir. Amin.
sore di kunciran
09 Oktober 2009
28 September 2009
RUMAHSAKIT LAPANGAN
GEMPA dahsyat berkekuatan 7,3 skala Richter yang mengguncang wilayah selatan Jawa Barat dan sekitarnya hampir sebulan berlalu. Pemerintah juga sudah mencabut masa tanggap darurat sejak 16 September lalu.
Tapi, ratusan petugas medis masih berjibaku membantu korban lindu yang sebagian masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Puluhan di antara petugas medis itu adalah tenaga kesehatan sukarela dari berbagai lembaga.
Salah satunya adalah petugas medis dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta yang ditempatkan di rumahsakit lapangan Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. "Kami diminta Pemerintah Jawa Barat karena mereka kekurangan tenaga medis," kata Prasetio, paramedis ambulans Gawat Darurat Dinkes Jakarta.
Tugas mereka tak hanya memberikan pelayanan kesehatan di rumahsakit darurat yang didirikan Departemen Kesehatan (Depkes). Mereka juga menyambangi tenda-tenda pengungsian yang tersebar di 10 desa di Pengalengan.
Pemerintah setempat menetapkan kejadian luar biasa di daerah itu lantaran seminggu setelah gempa daerah itu diserang diare. "Sekarang keluhan pengungsi hanya batuk, pilek, dan panas, akibat tinggal di tenda dengan udara yang dingin," terang Prasetio.
Depkes mencatat, gempa yang berpusat di Samudera Hindia, sekitar 142 kilometer arah barat Kota Tasikmalaya, menyebabkan 370 orang luka berat dan 1.098 luka ringan. "Jumlah korban rawat jalan di pos kesehatan sebanyak 29.856 orang," kata Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Depkes Rustam Pakaya.
Selain itu, Depkes juga menempatkan tenaga pemantau dan tim kesehatan psikososial, termasuk juga mendistribusikan tujuh ton makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) dan 10 ton obat-obatan dan bahan habis pakai.
Tapi, menurut Prasetio, rumahsakit lapangan tak cuma menangani korban gempa saja. Mereka juga mengobati korban kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi selama Lebaran.
Rumahsakit lapangan itu harus melayani perawatan korban kecelakaan setelah Puskesmas Pengalengan runtuh digoyang gempa. Cuma, "Karena peralatan di rumahsakit lapangan terbatas, kami terpaksa mengevakuasi pasien yang terluka parah ke rumahsakit di Kota Bandung," ujar Prasetio.
Rencananya, Depkes tetap menempatkan rumahsakit lapangan dan puluhan pos kesehatan di kawasan itu hingga pembangunan puskesmas yang ambruk tuntas.
(SS Kurniawan, Harian KONTAN, 26 September 2009)
Tapi, ratusan petugas medis masih berjibaku membantu korban lindu yang sebagian masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Puluhan di antara petugas medis itu adalah tenaga kesehatan sukarela dari berbagai lembaga.
Salah satunya adalah petugas medis dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta yang ditempatkan di rumahsakit lapangan Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. "Kami diminta Pemerintah Jawa Barat karena mereka kekurangan tenaga medis," kata Prasetio, paramedis ambulans Gawat Darurat Dinkes Jakarta.
Tugas mereka tak hanya memberikan pelayanan kesehatan di rumahsakit darurat yang didirikan Departemen Kesehatan (Depkes). Mereka juga menyambangi tenda-tenda pengungsian yang tersebar di 10 desa di Pengalengan.
Pemerintah setempat menetapkan kejadian luar biasa di daerah itu lantaran seminggu setelah gempa daerah itu diserang diare. "Sekarang keluhan pengungsi hanya batuk, pilek, dan panas, akibat tinggal di tenda dengan udara yang dingin," terang Prasetio.
Depkes mencatat, gempa yang berpusat di Samudera Hindia, sekitar 142 kilometer arah barat Kota Tasikmalaya, menyebabkan 370 orang luka berat dan 1.098 luka ringan. "Jumlah korban rawat jalan di pos kesehatan sebanyak 29.856 orang," kata Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Depkes Rustam Pakaya.
Selain itu, Depkes juga menempatkan tenaga pemantau dan tim kesehatan psikososial, termasuk juga mendistribusikan tujuh ton makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) dan 10 ton obat-obatan dan bahan habis pakai.
Tapi, menurut Prasetio, rumahsakit lapangan tak cuma menangani korban gempa saja. Mereka juga mengobati korban kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi selama Lebaran.
Rumahsakit lapangan itu harus melayani perawatan korban kecelakaan setelah Puskesmas Pengalengan runtuh digoyang gempa. Cuma, "Karena peralatan di rumahsakit lapangan terbatas, kami terpaksa mengevakuasi pasien yang terluka parah ke rumahsakit di Kota Bandung," ujar Prasetio.
Rencananya, Depkes tetap menempatkan rumahsakit lapangan dan puluhan pos kesehatan di kawasan itu hingga pembangunan puskesmas yang ambruk tuntas.
(SS Kurniawan, Harian KONTAN, 26 September 2009)
16 September 2009
WAJAH RUMAHSAKIT (4)
Dalam keadaan darurat, fasilitas kesehatan termasuk rumahsakit, baik milik Pemerintah maupun swasta, tidak boleh lagi menolak pasien. Apalagi, jika mereka meminta uang muka terlebih dahulu baru kemudian menangani pasien yang butuh pertolongan segera tersebut.
Itulah perintah Undang-Undang (UU) tentang Kesehatan yang baru, yang kemarin (14/9) disahkan DPR. UU ini mewajibkan semua fasilitas pelayanan kesehatan memberikan layanan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan.
Ketua Komisi Kesehatan (IX) DPR Ribka Tjiptaning menyatakan, revisi UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. "Sekaligus menjamin semua warga negara bisa memperoleh kesehatan yang layak," katanya.
Nah, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien bisa diancam pidana paling lama dua tahun dan denda Rp 200 juta. Kalau akibat tak ada pertolongan medis pasien sampai mengalami cacat atau meninggal, mereka bisa terjerat hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar.
UU Kesehatan yang baru juga menjamin hak-hak setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. "Tidak ada ruang untuk menahan pasien karena dia tidak mampu membayar biaya," ujar Ribka.
Yang tidak kalah penting, Ribka menambahkan, setiap orang juga berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan serta pengobatan, yang telah maupun yang akan mereka terima.
Direktur Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta John Marbun bilang, lembaganya akan sangat terbantu dengan kehadiran UU Kesehatan yang baru. "Sebab, masih ada penolakan atau penanganan yang tidak segera darirumahsakitterhadap pasien dalam kondisi gawat darurat yang selama ini kami bawa," kata dia.
(Fitri Nur Arifenie, SS Kurniawan, Harian KONTAN, 15 September 2009)
Itulah perintah Undang-Undang (UU) tentang Kesehatan yang baru, yang kemarin (14/9) disahkan DPR. UU ini mewajibkan semua fasilitas pelayanan kesehatan memberikan layanan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan.
Ketua Komisi Kesehatan (IX) DPR Ribka Tjiptaning menyatakan, revisi UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. "Sekaligus menjamin semua warga negara bisa memperoleh kesehatan yang layak," katanya.
Nah, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien bisa diancam pidana paling lama dua tahun dan denda Rp 200 juta. Kalau akibat tak ada pertolongan medis pasien sampai mengalami cacat atau meninggal, mereka bisa terjerat hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar.
UU Kesehatan yang baru juga menjamin hak-hak setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. "Tidak ada ruang untuk menahan pasien karena dia tidak mampu membayar biaya," ujar Ribka.
Yang tidak kalah penting, Ribka menambahkan, setiap orang juga berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan serta pengobatan, yang telah maupun yang akan mereka terima.
Direktur Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta John Marbun bilang, lembaganya akan sangat terbantu dengan kehadiran UU Kesehatan yang baru. "Sebab, masih ada penolakan atau penanganan yang tidak segera darirumahsakitterhadap pasien dalam kondisi gawat darurat yang selama ini kami bawa," kata dia.
(Fitri Nur Arifenie, SS Kurniawan, Harian KONTAN, 15 September 2009)
13 September 2009
Ada-ada Saja
Selama bertugas di Alarm Centre, begitu kami biasa menyebut layanan call centre AGD DKI, banyak permintaan yang aneh-aneh. Contoh, suatu hari kami mendapat permintaan untuk memindahkan pasien dari rumahsakit di bilangan Jakarta Pusat ke rumahsakit di kawasan Jakarta Utara.
Begitu unit sampai, pasien yang mengaku bermukim lama di Eropa menolak dibawa dengan ambulans kami. Alasannya, tempat tidur dorong milik kami kecil tidak sesuai dengan standar Eropa. Padahal tubuh si pasien ukurannya sama dengan orang Indonesia kebanyakan. Dan, brankar alias tempat tidur dorong ambulans kami masih cukup lebar untuk dia.
Toh, lantaran si pasien bersikukuh tempat tidur dorong tidak sesuai standar Eropa, akhirnya dia batal menggunakan ambulans kami. Saya sendiri tidak habis pikir, orang itu mau pesan ambulans ke mana. Sebab, semua brankar ambulans di Indonesia ukurannya sama. Memang, AGD DKI tidak mengacu standar ambulans Eropa, melainkan Jepang dan Amerika Serikat.
Ada kisah lain lagi yang bikin kami tertawa geli juga. Belum lama ini ada seorang perempuan yang ingin menggunakan layanan jasa kami. Tapi, katanya harga yang kami tawarkan sebesar Rp 200.000 terlalu mahal. Ya sudah, akhirnya kami minta orang itu menelpon jasa ambulans lainnya yang memberikan layanan yang sama dengan kami.
Tidak berapa lama, wanita itu kembali menelepon dan akhirnya jadi memakai jasa kami dengan harga Rp 200.000. Soalnya, ambulans lainnya yang dia telepon mematok tarif Rp 3 juta.
Bukannya sombong, sampai saat ini AGD DKI memang yang paling murah soal harga. Yang lainnya paling murah memberi harga Rp 300.000 untuk dalam kota Jakarta. Itu pun baru ambulans saja belum termasuk jasa paramedis, oksigen, infus, dan lainnya.
malam di kunciran
Begitu unit sampai, pasien yang mengaku bermukim lama di Eropa menolak dibawa dengan ambulans kami. Alasannya, tempat tidur dorong milik kami kecil tidak sesuai dengan standar Eropa. Padahal tubuh si pasien ukurannya sama dengan orang Indonesia kebanyakan. Dan, brankar alias tempat tidur dorong ambulans kami masih cukup lebar untuk dia.
Toh, lantaran si pasien bersikukuh tempat tidur dorong tidak sesuai standar Eropa, akhirnya dia batal menggunakan ambulans kami. Saya sendiri tidak habis pikir, orang itu mau pesan ambulans ke mana. Sebab, semua brankar ambulans di Indonesia ukurannya sama. Memang, AGD DKI tidak mengacu standar ambulans Eropa, melainkan Jepang dan Amerika Serikat.
Ada kisah lain lagi yang bikin kami tertawa geli juga. Belum lama ini ada seorang perempuan yang ingin menggunakan layanan jasa kami. Tapi, katanya harga yang kami tawarkan sebesar Rp 200.000 terlalu mahal. Ya sudah, akhirnya kami minta orang itu menelpon jasa ambulans lainnya yang memberikan layanan yang sama dengan kami.
Tidak berapa lama, wanita itu kembali menelepon dan akhirnya jadi memakai jasa kami dengan harga Rp 200.000. Soalnya, ambulans lainnya yang dia telepon mematok tarif Rp 3 juta.
Bukannya sombong, sampai saat ini AGD DKI memang yang paling murah soal harga. Yang lainnya paling murah memberi harga Rp 300.000 untuk dalam kota Jakarta. Itu pun baru ambulans saja belum termasuk jasa paramedis, oksigen, infus, dan lainnya.
malam di kunciran
17 Agustus 2009
BOM MEGA KUNINGAN (2)
Saat bom meledak di Hotel J.W. Marriott dan Ritz-Carlton, 17 Juli lalu, orang-orang teriak mencari ambulans untuk membawa korban luka ke rumah sakit. Tapi, ambulans yang ditunggu tak kunjung tiba dalam hitungan menit. Akhirnya, mereka menyetop apa saja, entah itu taksi, mobil pribadi, sampai kendaraan bak terbuka untuk mengangkut korban luka.
Ini terjadi karena orang hanya menganggap ambulans sebagai kendaraan untuk membawa korban luka ke rumah sakit. Tidak lebih. Padahal tidak semua ambulans hanya memainkan peran semacam itu. Ada yang lebih. Seperti kami, Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DkI Jakarta (AGD DKI), yang juga memberikan pelayanan pra-rumah sakit kepada korban atau pasien.
Kalau orang tahu fungsi ambulans seperti AGD DKI, tentu mereka tidak asal membawa korban luka bom ke rumah sakit dengan kendaraan seadanya. Mereka pasti akan menunggu ambulans tiba di lokasi, apapun kondisi korban luka. Soalnya, membawa korban luka apalagi yang parah bisa berakibat fatal hingga berujung pada kematian.
Layaknya ambulans gawat darurat (emergency) di negara lain, AGD DKI akan menangani korban luka terlebih dahulu sebelum dibawa ke rumah sakit. Tujuannya, menstabilkan kondisi korban. Begitu kondisi korban relatif stabil, baru kami tancap gas ke rumah sakit. Dengan begitu, kami bisa meminimalisir kematian korban selama perjalanan.
Tapi, saya tidak bisa menyalahkan orang-orang itu. Mungkin mereka terpaksa membawa korban luka dengan mobil yang ada, lantaran tidak tahu kalau Jakarta memiliki layanan ambulans gawat darurat seperti di negara lain.
Jujur saya mesti mengakui, sosialisasi AGD DKI memang sangat minim. Padahal layanan ini sudah ada sejak 1970-an silam, meski dengan jumlah ambulans yang sangat minim. Bahkan, saat jumlah ambulans sudah tembus di atas 50 unit pada 2002-2003 lalu, sosialisasi juga masih minim saja.
Hanya memang, jujur saya juga harus mengakui, AGD akan kewalahan memenuhi panggilan kalau semua orang di Jakarta sudah tahu keberadaan kami. Bukan tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan ada 30 panggilan darurat sekaligus. Sebab, saat ini ambulans yang layak operasi tidak lebih dari 30 unit. Itu pun hanya 20 ambulans yang standby di 20 titik di Jakarta.
Tentu jumlah itu sangat kurang. Paling tidak butuh 100 ambulans untuk meng-cover seluruh wilayah Jakarta dengan total penduduk lebih dari 8 juta orang. Nah, kalau tidak ada aral melintang, AGD DKI bakal mendapat tambahan sekitar 50 ambulans baru, yang 10 di antaranya akan datang dalam waktu dekat.
Tapi sejatinya, jumlah ambulans AGD DKI yang sedikit itu bukan masalah. Kalau seluruh rumah sakit yang ada di Jakarta juga memberikan layanan ambulans gawat darurat. Paling tidak sebagai bentuk corporate social responsibility (CSR). Jadi, tidak hanya ada bom saja mereka bergerak. Tapi juga, membantu korban kecelakaan lalu lintas dan yang butuh penanganan segera. Gratis tentunya.
malam di kunciran
Ini terjadi karena orang hanya menganggap ambulans sebagai kendaraan untuk membawa korban luka ke rumah sakit. Tidak lebih. Padahal tidak semua ambulans hanya memainkan peran semacam itu. Ada yang lebih. Seperti kami, Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DkI Jakarta (AGD DKI), yang juga memberikan pelayanan pra-rumah sakit kepada korban atau pasien.
Kalau orang tahu fungsi ambulans seperti AGD DKI, tentu mereka tidak asal membawa korban luka bom ke rumah sakit dengan kendaraan seadanya. Mereka pasti akan menunggu ambulans tiba di lokasi, apapun kondisi korban luka. Soalnya, membawa korban luka apalagi yang parah bisa berakibat fatal hingga berujung pada kematian.
Layaknya ambulans gawat darurat (emergency) di negara lain, AGD DKI akan menangani korban luka terlebih dahulu sebelum dibawa ke rumah sakit. Tujuannya, menstabilkan kondisi korban. Begitu kondisi korban relatif stabil, baru kami tancap gas ke rumah sakit. Dengan begitu, kami bisa meminimalisir kematian korban selama perjalanan.
Tapi, saya tidak bisa menyalahkan orang-orang itu. Mungkin mereka terpaksa membawa korban luka dengan mobil yang ada, lantaran tidak tahu kalau Jakarta memiliki layanan ambulans gawat darurat seperti di negara lain.
Jujur saya mesti mengakui, sosialisasi AGD DKI memang sangat minim. Padahal layanan ini sudah ada sejak 1970-an silam, meski dengan jumlah ambulans yang sangat minim. Bahkan, saat jumlah ambulans sudah tembus di atas 50 unit pada 2002-2003 lalu, sosialisasi juga masih minim saja.
Hanya memang, jujur saya juga harus mengakui, AGD akan kewalahan memenuhi panggilan kalau semua orang di Jakarta sudah tahu keberadaan kami. Bukan tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan ada 30 panggilan darurat sekaligus. Sebab, saat ini ambulans yang layak operasi tidak lebih dari 30 unit. Itu pun hanya 20 ambulans yang standby di 20 titik di Jakarta.
Tentu jumlah itu sangat kurang. Paling tidak butuh 100 ambulans untuk meng-cover seluruh wilayah Jakarta dengan total penduduk lebih dari 8 juta orang. Nah, kalau tidak ada aral melintang, AGD DKI bakal mendapat tambahan sekitar 50 ambulans baru, yang 10 di antaranya akan datang dalam waktu dekat.
Tapi sejatinya, jumlah ambulans AGD DKI yang sedikit itu bukan masalah. Kalau seluruh rumah sakit yang ada di Jakarta juga memberikan layanan ambulans gawat darurat. Paling tidak sebagai bentuk corporate social responsibility (CSR). Jadi, tidak hanya ada bom saja mereka bergerak. Tapi juga, membantu korban kecelakaan lalu lintas dan yang butuh penanganan segera. Gratis tentunya.
malam di kunciran
MERAH PUTIH
Hari ini Indonesia tepat berumur 64 tahun. Banyak cara yang dilakukan dalam merayakan hari jadi negara kita yang tercinta ini. Salah satunya, lewat karya film berjudul Merah Putih yang sedang angkat layar di bioskop-bioskop di Tanah Air sejak 13 Agustus lalu.
Merah Putih, yang berlatar belakang perang kemerdekaan saat agresi Militer Belanda I pada 1947 silam, boleh dibilang film Indonesia dengan sentuhan special effect terbaik sampai saat ini.
Tak main-main, film trilogi berbiaya Rp 60 miliar ini melibatkan ahli perfilman internasional berpengalaman di Hollywood. Sebut saja Adam Howarth yang pernah menjadi koordinator special effect untuk film Saving Private Ryan dan Blackhawk Down. Ada juga kordinator pemeran pengganti Rocky McDonald, yang sukses di film Mission Impossible II dan The Quiet American. Lalu, ahli persenjataan John Bowring yang ikut ambil bagian dalam film Crocodile Dundee II, The Matrix, The Thin Red Line, Australia, dan X-Men Origins:Wolverine.
Dan, kami, AGD DKI juga boleh berbangga. Lantaran kami juga terlibat dalam pembuatan film Merah Putih sebagai tenaga medis. Kami selalu ikut dalam proses pengambilan gambar di Semarang, Yogyakarta, Bali, dan Jakarta selama tiga bulan, mulai Januari hingga April 2009. Meski peran kami minim, kami tetap bangga.
Merah Putih, yang berlatar belakang perang kemerdekaan saat agresi Militer Belanda I pada 1947 silam, boleh dibilang film Indonesia dengan sentuhan special effect terbaik sampai saat ini.
Tak main-main, film trilogi berbiaya Rp 60 miliar ini melibatkan ahli perfilman internasional berpengalaman di Hollywood. Sebut saja Adam Howarth yang pernah menjadi koordinator special effect untuk film Saving Private Ryan dan Blackhawk Down. Ada juga kordinator pemeran pengganti Rocky McDonald, yang sukses di film Mission Impossible II dan The Quiet American. Lalu, ahli persenjataan John Bowring yang ikut ambil bagian dalam film Crocodile Dundee II, The Matrix, The Thin Red Line, Australia, dan X-Men Origins:Wolverine.
Dan, kami, AGD DKI juga boleh berbangga. Lantaran kami juga terlibat dalam pembuatan film Merah Putih sebagai tenaga medis. Kami selalu ikut dalam proses pengambilan gambar di Semarang, Yogyakarta, Bali, dan Jakarta selama tiga bulan, mulai Januari hingga April 2009. Meski peran kami minim, kami tetap bangga.
MERDEKA!
sore di kunciran
27 Juli 2009
BOM MEGA KUNINGAN
Sewaktu bom meledak di Hotel J.W. Marriott dan Ritz-Carlton pada 17 Juli lalu, banyak pihak yang menyayangkan lambannya ambulans datang ke lokasi kejadian. Ini bukan pembelaan hanya penjelasan kenapa AGD DKI tidak cepat sampai ke dua hotel berbintang itu dalam tempo singkat.
Kronologis kejadian saya kumpulkan berdasarkan keterangan teman-teman di Alarm Centre dan yang bertugas di lapangan. Maklum hari itu saya yang semestinya bertugas sebagai penanggung jawab di Alarm Centre, sebutan AGD DKI buat call centre, mesti off lantaran demam dan mual-mual yang menyerang sejak sehari sebelumnya.
Tak lama setelah ledakan kedua, Alarm Centre menerima telepon yang mengabarkan ada bom di kawasan Mega Kuningan. Kami langsung mengontak unit-unit di lapangan yang terdekat dengan lokasi kejadian meluncur ke TKP.
Empat unit yang biasa nge-pos di daerah Jakarta Selatan, yang saat itu semua sedang aplusan petugas di kantor Walikota Jakarta Selatan, tiba bersamaan 15 menit kemudian. Tapi, tidak banyak korban luka yang bisa diangkut ke rumahsakit lantaran kebanyakan sudah dibawa menggunakan kendaraan pribadi.
Pos Walikota Jakarta Selatan memang lokasi paling dekat ke kawasan Mega Kuningan. Kemacetan yang mengular di setiap ruas jalan yang ada di Jakarta pagi itu sedikit menghambat laju ambulans kami ke TKP. Termasuk yang berasal dari unit-unit lain yang berjaga di daerah pusat, utara, barat, dan timur Jakarta.
Kok tidak menempatkan unit di kawasan Segitiga Emas? Dulu kami pernah menempatkan unit di wilayah Kuningan, persisnya di GOR Sumantri Brodjonegoro. Juga di kawan Gelora Bung Karno, Senayan. Cuma, jumlah ambulans di wilayah Jakarta Selatan yang dulu ada enam unit sekarang tinggal empat.
Selain jumlah petugas yang menyusut lantaran banyak yang mengundurkan diri, juga banyak ambulans yang rusak. Anggaran yang cekak membuat ADG DKI tidak bisa berbuat banyak untuk memperbaiki unit-unit yang rusak. Jumlahnya lebih dari 20 unit, yang sekarang teronggok menjadi besi tua di Bela, kantor pusat kami di kawasan Sunter.
Terpaksa kami merampingkan jumlah pos termasuk yang di Kuningan. Tentu pemilihan pos-pos yang ada sekarang berdasarkan hasil evaluasi: panggilan banyak datang dari daerah-daerah di sekitar pos. Cuma yang perlu dicatat, status kami menumpang di sana. Ada yang di pos polisi, pemadam kebakaran, atau rumahsakit.
Makanya, kami menyambut baik rencana Ketua Desk Pemberantasan Terorisme Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Ansyaad Mbai yang ingin menyatukan polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran ke dalam satuan khusus (Tabloid KONTAN, Minggu IV Juli 2009).
Sehingga kami bisa mendapat kabar cepat kalau terjadi ledakan bom atau bencana lainnya. Apalagi kalau kami juga dibuatkan pos sendiri sehingga tidak perlu menumpang lagi. Soalnya, tidak semua orang di tempat yang kami tumpangi senang dengan kehadiran kami.
Kronologis kejadian saya kumpulkan berdasarkan keterangan teman-teman di Alarm Centre dan yang bertugas di lapangan. Maklum hari itu saya yang semestinya bertugas sebagai penanggung jawab di Alarm Centre, sebutan AGD DKI buat call centre, mesti off lantaran demam dan mual-mual yang menyerang sejak sehari sebelumnya.
Tak lama setelah ledakan kedua, Alarm Centre menerima telepon yang mengabarkan ada bom di kawasan Mega Kuningan. Kami langsung mengontak unit-unit di lapangan yang terdekat dengan lokasi kejadian meluncur ke TKP.
Empat unit yang biasa nge-pos di daerah Jakarta Selatan, yang saat itu semua sedang aplusan petugas di kantor Walikota Jakarta Selatan, tiba bersamaan 15 menit kemudian. Tapi, tidak banyak korban luka yang bisa diangkut ke rumahsakit lantaran kebanyakan sudah dibawa menggunakan kendaraan pribadi.
Pos Walikota Jakarta Selatan memang lokasi paling dekat ke kawasan Mega Kuningan. Kemacetan yang mengular di setiap ruas jalan yang ada di Jakarta pagi itu sedikit menghambat laju ambulans kami ke TKP. Termasuk yang berasal dari unit-unit lain yang berjaga di daerah pusat, utara, barat, dan timur Jakarta.
Kok tidak menempatkan unit di kawasan Segitiga Emas? Dulu kami pernah menempatkan unit di wilayah Kuningan, persisnya di GOR Sumantri Brodjonegoro. Juga di kawan Gelora Bung Karno, Senayan. Cuma, jumlah ambulans di wilayah Jakarta Selatan yang dulu ada enam unit sekarang tinggal empat.
Selain jumlah petugas yang menyusut lantaran banyak yang mengundurkan diri, juga banyak ambulans yang rusak. Anggaran yang cekak membuat ADG DKI tidak bisa berbuat banyak untuk memperbaiki unit-unit yang rusak. Jumlahnya lebih dari 20 unit, yang sekarang teronggok menjadi besi tua di Bela, kantor pusat kami di kawasan Sunter.
Terpaksa kami merampingkan jumlah pos termasuk yang di Kuningan. Tentu pemilihan pos-pos yang ada sekarang berdasarkan hasil evaluasi: panggilan banyak datang dari daerah-daerah di sekitar pos. Cuma yang perlu dicatat, status kami menumpang di sana. Ada yang di pos polisi, pemadam kebakaran, atau rumahsakit.
Makanya, kami menyambut baik rencana Ketua Desk Pemberantasan Terorisme Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Ansyaad Mbai yang ingin menyatukan polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran ke dalam satuan khusus (Tabloid KONTAN, Minggu IV Juli 2009).
Sehingga kami bisa mendapat kabar cepat kalau terjadi ledakan bom atau bencana lainnya. Apalagi kalau kami juga dibuatkan pos sendiri sehingga tidak perlu menumpang lagi. Soalnya, tidak semua orang di tempat yang kami tumpangi senang dengan kehadiran kami.
Jadi, kami tunggu realisasinya Pak!
sore di kunciran
Langgan:
Entri (Atom)
